REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan mencium misi terselubung pemerintah dalam rencana menaikan harga BBM dan program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). PDI Perjuangan melalui fraksinya di DPR bakal menentang kedua rencana pemerintah itu dalam sidang paripurna besok. "Kita punya sikap yang jelas yakni menolak. Pemerintah ada misi terselubung," kata Ketua DPP PDI Perjuangan Effendi Simbolon kepada ROL, Ahad (16/6).

Wakil Ketua Komisi VII DPR ini menyatakan klaim pemerintah menaikan harga BBM demi penyelamatan APBN hanyalah akal-akalan. Menurutnya, penyelamatan APBN bisa dilakukan dengan berbagai cara tanpa mesti menaikan harga BBM bersubsidi. Misalnya dengan mengurangi biaya perjalanan dinas ke luar negeri dan menghemat pengeluaran di sektor-sektor yang tidak berkaitan dengan kehidupan rakyat.

Pemerintah, imbuh Effendi, juga bisa kreatif mencari sumber pemasukan bagi APBN seperti dengan menaikan pajak kendaraan bermotor. "APBN kita jebol karena pemerintah sendiri. Jangan rakyat dibebani," katanya.

Pemerintah tidak pernah punya niat baik menyehatkan APBN. Salah satu indikatornya terlihat dari berbagai kebijakan energi pemerintah yang cenderung menguntungkan pihak asing. Effendi mencontohkan sikap pemerintah yang tidak pernah berusaha menambah produksi minyak dalam negeri. Sikap ini menurutnya sengaja dilakukan agar pemerintah (Pertamina) memiliki klaim untuk melakukan import minyak.

Di sisi lain, kata Effendi, Pertamina juga tidak pernah berusaha melakukan diversifikasi energi dan terus menerus membiarkan persoalan energi berlangsung tanpa solusi. Singkat kata, pemerintah tidak transparan dalam kinerja pengelolaan minyak di tanah air. "Rakyat kita dijadikan budak mafia BBM," ujar Effendi.

Fraksi PDI Perjuangan juga akan menolak secara tegas rencana pemerintah memberikan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Hal ini karena bagi PDI Perjuangan membantu masyarakat merupakan amanah konstitusi yang diwajibkan kepada pemerintah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika