REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, diprediksi PDI Perjuangan akan menyebabkan tingkat inflasi melonjak.
Imbasnya, rumah tangga masyarakat miskin harus mencari dana tambahan tak kurang dari Rp 200 ribu per bulan untuk mengompensasinya. Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Sayed Muhammad mengatakan, kenaikan harga BBM tersebut bertentangan dengan falsafah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Apa ini (APBN) sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat?" tanya Sayed. Pernyataan itu disampaikan Sayed dalam pandangan mini fraksi rapat kerja antara pemerintah dengan Badan Anggaran DPR di ruang sidang Banggar DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Sabtu (15/6). Rapat itu dipimpin Ketua Banggar dari Fraksi Partai Golkar, Ahmadi Noor Supit.
Sayed mengatakan, selama negara mampu memberikan subsidi BBM, selama itu pula negara harus melindungi rakyatnya elalui APBN. FPDIP pun mempertanyakan kemampuan negara dalam mengelola keuangan negara, khususnya terkait rencana kenaikan harga BBM yang ujung-ujungnya harus melalui DPR.
FPDIP, kata Sayed, tidak sepakat dengan besaran inflasi dalam kesepakatan sementara RAPBNP 2013 yaitu sebesar 7,2 persen. Sebab, inflasi tetap berada di titik 6,0 persen dengan pertimbangan harga BBM tidak naik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
