Jumat 14 Jun 2013 14:24 WIB

Majelis Syuro PKS Samakan Demokrat dengan VOC

Rep: Muhammad Akbar Wijaya/ Red: Mansyur Faqih
Spanduk PKS
Foto: beritajakarta.com
Spanduk PKS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perang pernyataan antara Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) soal kenaikan harga BBM bersubsidi terus berlangsung.

Kali ini anggota Majelis Syuro PKS, Idris Luthfi merespons pernyataan politisi Demokrat, Sutan Bhatoegana yang kerap menyerukan mereka keluar dari koalisi. 

Idris menyebut Sutan sebagai politisi yang gemar memecah belah. "Mereka (Demokrat) senang dengan politik belah bambu. Sutan yang paling berbakat," katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (14/6).

Politik belah bambu adalah istilah untuk menyebut sikap untuk sendiri. Idris menjelaskan orang yang membelah bambu akan menginjak satu sisi bambu sekaligus mengangkat sisi bambu yang lain.

Politik belah bambu atau juga dikenal devide et impera pernah digunakan pejajah kolonial Belanda (VOC) ketika mengadu domba kerajaan-kerajaan di nusantara.  

"Diinjak dan diangkat supaya bambu terbelah. Itu politik Belanda," katanya.

Sebelumnya Ketua DPP Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana menyebut sikap PKS menentang kenaikan harga bahan BBM bersubsidi sebagai politik cari muka. Menurutnya, hal itu dilakukan PKS untuk mengalihkan berbagai isu korupsi yang mendera kadernya. 

"Mereka cari simpati supaya isu korupsi mereka hilang," kata Sutan kepada Republika di Jakarta, Sabtu (8/6).

Sutan menantang PKS bersikap dewasa. Menurut Sutan, jika menganggap kebijakan menaikan harga BBM merupakan kebijakan yang keliru, PKS sebaiknya menarik menterinya yang ada di kabinet. Bila tidak, koalisi yang dilakukan PKS tidak lebih dari sekadar basa-basi. "Artinya, basahnya mau, basinya tidak mau," sindir Sutan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement