REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Jelang transformasi menuju Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS), PT Jamsostek (Persero) meminta agar pemerintah mempertahankan skema pengelolaan investasi yang berlaku saat ini.
Direktur PT Jamsostek (Persero) Elvyn G Masassya berharap, untuk tetap memberikan manfaat optimal bagi pekerja, lembaga yang akan bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan itu tetap dapat melakukan pengelolaan dana, dalam portofolio investasi yang sudah dilakukan selama ini.
"Jamsostek telah memberikan imbal hasil sebesar dua digit. Kami berharap minimal tetap dapat melakukan investasi dalam penyertaan saham, deposito, obligasi dan penyertaan langsung properti," jelasnya disela Forum Konsolidasi BPJS III, di Batam, Kamis (13/6) malam.
Elvyn menyebutkan beberapa contoh praktik terbaik (best practice) yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di sejumlah negara. Menurutnya, negara seperti Singapura dan Malaysia bisa melakukan investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan melalui sejumlah portofolio investasi.
Di Singapura misalnya. Lembaga sejenis BPJS dapat memiliki anak perusahaan sekelas Temasek yang melakukan berbagai investasi. Begitu juga dengan lembaga sejenis di Malaysia memiliki anak usaha Khazanah yang melakukan investasi di berbagai sektor.
"Dengan begitu, nantinya BPJS bisa ikut serta menggerakkan perekonomian sehingga menyerap banyak tenaga kerja," terangnya.
Sementara itu terkait dengan pengalihan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) kepada BPJS Kesehatan, Elvyn mengatakan, beralihnya iuran dari program JPK tidak akan mempengaruhi perolehan imbal hasil dari para pekerja.
"Karena program JPK itu kan bentuknya jangka pendek, berbeda dengan iuran program Jaminan Hari Tua (JHT) yang sifatnya investasi jangka panjang. Apalagi nanti akan mengelola tambahan program baru Jaminan Pensiun," terangnya.
Elvyn menekankan juga kesiapan PT Jamsostek untuk bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan. "Kita sudah siap, bahkan menyelenggrakan program Jaminan Pensoun," terangnya.
Hanya saja, lanjut Elvyn, pihaknya masih menunggu peraturan pelaksaan dan regulasi yang akan dikeluarkan pemerintah. "Untuk program pensiun, kami mengusulkan besaran iurannya 15 persen agar tetap terjaga sustainability. Memang besar, tapi ini juga suatu bentuk upaya menabung dari masyarakat," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
