REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil survei yang dilakukan oleh Partnership Governance Index (PGI) menunjukkan tata kelola Pemprov DKI Jakarta di 2011 mendapatkan indeks 6,33.
Dengan perolehan itu, DKI berada di peringkat ketiga. Posisi kedua ditempati Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan indeks 6,8, kemudian disusul Provinsi Jawa Timur dengan indeks 6,42.
Hasil tersebut diketahui setelah PGI melakukan pemeringkatan Tata Kelola Pemerintah Provinsi di Indonesia. Kemudian dituangkan dalam indeks Tata Kelola Pemerintahan Indonesia atau Indonesia Governance Index (IGI).
Peneliti PGI Provinsi DKI Jakarta Herry Yogaswara, mengatakan IGI merupakan model pengukuran kinerja tata kelola pemerintahan provinsi yang paling komprehensif. Ini dilakukan terhadap empat sektor. Yakni, pemerintah, birokrasi, masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil.
"Empat sektor tersebut dinilai berdasarkan prinsip good governance. Seperti partisipasi, akuntabilitas, keadilan, transparansi, efisiensi dan efektifitas," kata Herry di Balai Kota, Jakarta, Kamis (13/6).
Dalam menyusun IGI, PGI menerjunkan sejumlah peneliti ke 33 provinsi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
"Di sana, para peneliti mengumpulkan dan menganalisis sejumlah data terkait dengan tata kelola pemerintahan. Seperti APBD, perda, statistik, laporan BPK dan lain-lain," ujarnya.
Para peneliti juga mewawancarai beberapa narasumber yang dianggap kompeten dalam mewakili pemerintah, birokrat, pengusaha serta masyarakat sipil.
"Sebelumnya, kita juga sudah pernah melakukan pemeringkatan tata kelola pemerintahan provinsi pada 2008. Waktu itu, Provinsi DKI Jakarta menempati peringkat pertama dengan indeks 6,5," ungkap Herry.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
