REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenkokesra Sujana Royat membantah pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dianggap sebagai 'curi start'  program kompensasi kenaikan harga BBM.

"Tidak tepat dikatakan curi start. Pembagian KPS itu sudah direncanakan dari dulu," kata Sujana dihubungi Rabu (12/6).

Menurut Sujana rencana pembuatan KPS sudah ada sejak dua tahun lalu atas saran Wapres Budiono. Ia mengatakan KPS dibuat untuk perbaikan sasaran program perlindungan sosial seperti penyaluran beras untuk rumah tangga miskin (raskin).

"KPS ada untuk perbaikan distribusi raskin. Karena ada yang tidak berhak menerima malah dapat," kata Sujana.

Sujana menambahkan jika harga BBM ditetapkan naik oleh pemerintah melalui rapat paripurna tanggal 17 Juni mendatang maka, KPS dapat dipergunakan untuk program kompensasi selain raskin seperti penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Siswa Miskin (BSM).

"Jadi, pemerintah tidak perlu verifikasi data lagi. Tinggal gunakan data pemilik KPS ini," ujar Sujana.

KPS adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah untuk program bantuan pemerintah yang mencakup 15,5 juta rumah tanggak miskin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika