REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- KPU Lampung dan sejumlah partai politik (parpol) sudah menggaungkan tahapan penjaringan calon gubernur dan wakil gubernur. Namun anggaran biaya pemilukada gubernur dipercepat ini belum dapat dipastikan.

Gubernur Lampung, Sjachroedin ZP, menegaskan pihaknya belum merancang anggaran pemilukada gubernur dan wakil untuk saat ini. "Tunggu perubahan," kata Gubernur Sjachroedin saat dikonfirmasi Republika di Bandar Lampung, Rabu (12/6).

Banyak yang berharap anggaran biaya pemilukada dipercepat sesuai edaran Mendagri, dapat masuk dalam anggaran APBD Perubahan tahun 2013. Namun, hingga kini Pemprov Lampung belum memasukkan anggaran pemilukada tersebut.

Sjachroedin belum bisa menjelaskan alasan belum bisa memasukkan anggaran pemilukada yang diperkirakan mencapai untuk dua putaran Rp 200 miliar.

Belum jelasnya anggaran pemilukada Lampung ini diprediksi hasil pleno KPU Lampung yang akan menggelar hari pemungutan suara pada 2 Oktober 2013 terancam gagal atau mundur.

Kepala Bidang Humas Dinas Kominfo Lampung, Heriyansyah, saat ditanya, mengatakan usulan anggaran APBD perubahan sudah ada dan siap dibahas DPRD dan satker lingkungan Pemprov di Komisi. "Nah kalau menunggu di sahkan APBD Perubahan bisa bulan Desember 2013. Lalu nasib pilgub gimana," katanya.

Pempro memberikan solusi biaya pemilukada dari penjualan asset di Waydadi. Namun, aset ini hingga kini masih dalam proses dan masih dihitung.

Sedangkan alternatif pemkot/ pemkab menalangi biaya pemilukada Lampung dalam APBD perubahannya, menurut Sekdaprov Lampung, Berlian Tihang kepada wartawan beberapa waktu lalu, juga harus melihat dari kemampuan masing-masing kabupaten/ kota.

"Memang benar, ada yang bantu Rp 300 juta. Tapi, masalahnya apakah kabupaten/ kota lainnya mampu menyiapkan dana sebesar itu," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika