REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lebih baik segera menarik diri dari sekretariat gabungan (setgab), daripada menunggu didepak keluar dari koalisi,

"Saya kira itu lebih 'gentle' daripada kami keluarkan, karena kan itu partai yang berbasis Islam, maka berjanji itu harus dipatuhi," kata Ketua DPP PD Bidang Komunikasi Andi Nurpati ketika menghadiri pengumuman daftar calon sementara (DCS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Jakarta, Senin (10/6).

Andi menjelaskan, secara umum, komitmen parpol dalam berkoalisi adalah bersama-sama bekerja untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia. Termasuk rencana kebijakan dalam menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, guna mengurangi subsidi orang kaya.

Diakui Andi, solusi menaikkan harga BBM merupakan strategi yang tidak baik diterapkan menjelang pelaksanaan Pemilu 2014. Namun, hal itu harus dilakukan demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Pahit bagi Demokrat untuk menaikkan BBM, tapi itu harus dilakukan pemerintah dan harus didukung Partai Demokrat karena tidak ada solusi lain," katanya.

Namun, jika harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan maka itu akan semakin 'membunuh' rakyat kecil dan mendukung penggunaan BBM bersubsidi di kalangan orang kaya. "Saya kira PKS harusnya mengambil sikap tegas. Kalau memang masih mau berseberangan dengan kepentingan dan kebijakan pemerintah, maka itu tidak sesuai dengan komitmen koalisi," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika