REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lebih baik segera menarik diri dari sekretariat gabungan (setgab). Langkah ini dipandang lebih baik ketimbang menunggu didepak keluar dari koalisi.

"Saya kira itu lebih gentle dari pada kami keluarkan. Karena kan itu partai yang berbasis Islam, maka berjanji itu harus dipatuhi," kata Ketua DPP PD Bidang Komunikasi Andi Nurpati di Jakarta, Senin (10/6).

Secara umum, lanjutnya, komitmen parpol dalam berkoalisi adalah bersama-sama mendukung pemerintah. Termasuk rencana kebijakan dalam menaikkan harga BBM guna mengurangi subsidi. 

Andi mengaku, solusi menaikan harga BBM merupakan strategi yang tidak baik diterapkan menjelang pemilu. Namun hal itu harus dilakukan demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Pahit bagi Demokrat untuk menaikkan BBM. Tapi itu harus dilakukan pemerintah dan harus didukung Partai Demokrat karena tidak ada solusi lain," ujarnya.

Karena jika harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan, maka itu akan semakin membunuh rakyat kecil. Termasuk mendukung penggunaan BBM bersubsidi di kalangan orang kaya.

"Saya kira PKS harusnya mengambil sikap tegas. Kalau memang masih mau berseberangan dengan kepentingan dan kebijakan pemerintah, maka itu tidak sesuai dengan komitmen koalisi," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika