REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Untuk mencegah terulangnya kerusuhan di depan KJRI Jeddah, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) akan mempercepat proses pelayanan pengurusan dokumen TKI.

Caranya, dengan menambah staf petugas pelayanan serta memperbanyak  pos dan loket terpadu bagi  para WNI/TKI yang tengah mengikuti program amnesti di Arab Saudi.

“Sebenarnya semua sudah terencana dengan baik. Bahkan hingga saat ini dilaporkan pengurusan dokumen lebih dari  50. 000 WNI/TKI overstayer  yang mengikuti program amnesty  sudah tertangani dengan baik,” kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar seusai raker dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin ( 10/6).

Menurut Muhaimin Kemenakertrans sudah lama melakukan persiapan untuk mengantisipasi  pengurusan dokumen  dalam  program amnesty yang  sudah diprediksi mencapai jumlahnya sekitar 100.000 WNI  /TKI overstayer di seluruh Arab Saudi.

Bahkan  sejak tanggal 6 Juni lalu Kemnakertrans telah memberangkatkan Dirjen Binapenta (Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja ) Reyna Usman beserta staf untuk memperkuat penanganan dan pelayanan yang telah disediakan Kemlu.  

Muhaimin  mengatakan kerusuhan yang terjadi diakibatkan karena panjangnya antrean sehingga  sejumlah TKI marah dan melakukan aksi pembakaran di luar Gedung KJRI Jeddah, Saudi Arabia.

"Aksi pembakaran itu terjadi karena terlampau banyak yang antre, kemudian terjadi kerusuhan. Yang biasanya sekitar 3.000 orang tiba-tiba terkumpuil sekitar 12.000 orang sehingga terjadi  hal-hal yang tidak diinginkan," kata Muhaimin.

Untuk mengantisipasi masalah ini, Muhaimin mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan KBRI Riyadh, KJRI Jeddah dan Kemlu.

“Saya minta untuk menambah loket tempat pelayanan, menambah  jumlah staf dan anggaran. Mungkin tempatnya bisa dibuka di Madinah,“ kata Muhaimin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika