REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR, Rieke Dyah Pitaloka mengkritik lambannya kinerja pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatasi persoalan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.
Salah satu akibat dari lambannya kinerja pemerintah adalah kerusuhan yang dilakukan para TKI di Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, Arab Saudi. "Peristiwa ini memperlihatkan kinerja dan koordinasi pemeritahan SBY buruk," kata Rieke ketika dihubungi Republika, Senin (10/6).
Rieke menyatakan saban tahun Indonesia hampir selalu menghadapi persoalan TKI yang itu-itu saja. Dia mencontohkan soal habisnya masa izin tinggal para TKI (overstay).
Menurut Rieke, persoalan ini mesti bisa dicarikan solusi agar tidak terjadi penumpukan antrian ketika para TKI hendak mengurus proses administrasi perpanjangan izin tinggal.
"Kasus TKI overstayer terjadi tiap tahun, mereka sesaki kolong-kolong jembatan. Tiap tahun kita meributkan persoalan yang sama," sesal politisi PDI Perjuangan ini.
Menurut Rieke, pemerintah Saudi sebenarnya sudah berbaik hati memberikan amnesti kepada para TKI yang mengalami overstay dan kabur dari majikan.
Mereka dipersilahkan kembali ke Indonesia atau melanjutkan masa kerja tanpa dikenai denda atau hukuman. "Dimulai dari 11 Mei sampai 3 Juli 2013," katanya.
Meski begitu, kebaikan pemerintah Saudi ternyata tidak diikuti peningkatan pelayanan administrasi kepada para TKI. KJRI Jeddah bekerja lamban mengurus dokumen-dokumen para TKI.
Layanan pengurusan dokumen hanya dilakukan di KBRI Ryadh dan KJRI Jeddah. "Akibatnya KJRI Jeddah didatangi para TKI tidak hanya dari Jeddah, namun dari wilayah lain seperti dari Makkah, Madinnah, Taif, Khamis, Musaid, Najran, Baha, Tabuk, Jizan," ujar Rieke
Rieke memperkirakan saat ini ada ratusan ribu warga Indonesia yang tinggal di Saudi tanpa dokumen resmi. Amnesti yg diberikan pemerintah Saudi dimanfaatkan mereka untuk mengurus dokumen kepulangan ke Indonesia atau memperpanjang ijin tinggal dan kerja.
"Sayang sekali kesempatan ini direspon sangat lamban oleh pemerintah RI," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika