REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kartu Perlindungan Sosial (KPS) mulai dibagikan. Menko Kesra Agung Laksono membagikan kartu tersebut ke rumah tangga miskin di wilayah Kalitan, Penumping, Laweyan, Solo, Jawa Tengah. KPS tersebut nantinya berfungsi untuk mengambil jatah beras miskin.
"Kartu ini sangat penting untuk mereka menebus raskin. Namun bisa juga untuk program lain seperti Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau bantuan beasiswa siswa miskin," katanya, Senin (10/6).
Kartu tersebut, jelasnya, hanya berlaku menyesuaikan dengan program pemerintah. Jika BLSM hanya lima bulan, maka penggunaan kartu tersebut untuk program BLSM juga hanya lima bulan.
Agung menegaskan, tidak menutup kemungkinan, nantinya bakal ada satu kartu untuk semua program. "Pada waktunya nanti diproyeksikan tunggal. Jadi bagi mereka yang membutuhkan diproyeksikan satu. Diproyeksikan di masa mendatang. Tetapi itu butuh waktu," tegasnya.
Kartu tersebut dibagikan kepada 15 juta rumah tangga sasaran di Indonesia. Untuk Jawa, di bawah 30 Juni dipastikan sudah selesai. Sedangkan untuk daerah-daerah yang sulit, ditargetkan pada pertengahan Juli baru selesai.
Raskin merupakan salah satu program perlindungan sosial yang disiapkan pemerintah akibat kenaikan harga BBM. Pemerintah menaikannya dari 12 kali per tahun menjadi 15 kali.
Tahun depan, terhitung sejak Januari 2014, jatah raskin yang sebelumnya 15 kg menjadi 20 kg. Pemerintah mengalokasikan Rp 4-5 triliun untuk 15,5 juta rumah tangga miskin sasaran (RTMS) di seluruh Tanah Air.
PT Pos Indonesia yang akan mendistribusikan Kartu Perlindungan Sosial itu langsung ke alamat penerima dan dilarang disimpan di kantor desa, kecamatan, atau kantor pos.
Ikuti Whatsapp Channel Republika