REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Masalah gizi buruk masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus ditanggulangi pemerintah provinsi (pemprov) Bengkulu.
Berdasarkan data Dirjen Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan, menyebutkan pada triwulan pertama 2013 di Provinsi Bengkulu ditemukan 37 kasus gizi buruk.
Kondisi ini, membuat Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamsyah, mengapresiasi inisiasi Komisi IV DPRD setempat membahas raperda tentang gizi buruk.
"Raperda inisiatif DPRD itu perlu didukung karena persoalan gizi masih menjadi salah satu masalah krusial daerah," kata Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah di Bengkulu, Ahad (9/6).
Ia mengatakan, Meski sudah dapat ditangani dengan baik oleh petugas kesehatan, strategi pencegahan jauh lebih baik. Masalah gangguan kesehatan akibat gizi buruk seperti kekurangan energi, gangguan akibat kekurangan yodium, kekurangan zat gizi mikro dengan gangguan pertumbuhan masih banyak terjadi di daerah itu.
"Dampak dari gizi buruk ini bisa membahayakan keselamatan masyarakat," ujarnya. Ia mengatakan persoalan gizi buruk erat kaitannya dengan masalah kemiskinan dan rendahnya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.
Karena itu, menurut dia, harus ada kebijakan yang bisa menjamin setiap anggota masyarakat dapat memperoleh makanan yang cukup bergizi, beragam dan berimbang. "Kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi juga belum memadai sehingga perlu sosialisasi," katanya.
Gubernur menyarankan, dalam penyusunan raperda tersebut perlu diatur tentang sasaran perbaikan gizi, upaya perbaikian gizi, dan penangulangan masalah gizi dalam keadaan darurat.
Anggota Komisi IV DPRD Bengkulu, Intan Zoraya mengatakan masalah kekurangan gizi antara lain disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi. "Akar masalah gizi adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang gizi sehingga mendasari Komisi IV mengajukan usulan Raperda perbaikan gizi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika