REPUBLIKA.CO.ID, KEBON SIRIH -- DPRD DKI Jakarta menganggap rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membeli sekolah swasta dan menggabungkannya untuk dijadikan sekolah negeri baru sekedar wacana. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ashraf Ali mengatakan hal itu masih wacana dari pemerintah. Untuk merealisasikan hal itu perlu kajian mendalam.
Menurut Ashraf, kajian pun harus dilakukan tidak hanya eksekutif saja tetapi juga bersama legislatif. "DPRD juga perlu dilibatkan, sejauh ini saya belum bisa berkomentar banyak, karena itu baru wacana," ujarnya, Ahad (9/6).
Ashraf mengatakan sejauh ini belum ada laporan dari eksekutif untuk menambahkan program tersebut pada APBD perubahan. Dia juga mengaku belum ada laporan pembicaraan dengan yayasan sekolah terkait pembelian dan penggabungan dengan sekolah negeri.
"Silahkan pemprov membicarakan rencana tersebut dengan pemilik yayasan," ujarnya. Setelah ada pembicaraan baru pihaknya dapat menanyakan kebijakan tersebut.
DPRD saat ini hanya bertugas untuk mengawasi saja. Tetapi pengambilan kebijakan ada di tangan eksekutif.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan pemetaan terhadap sekolah swasta yang akan dibeli. " Pemetaan akan dilakukan selama setahun,"ujarnya.
Menurut Taufik hasil pemetaan tersebut baru ketahuan setelah Ujian Nasional tahun depan. Sehingga untuk saat ini jumlah yayasan yang tidak sanggup membiayai sekolah yang dikelolanya belum tahu pasti.
"Jumlah yayasan saat ini masih diinventarisasi, sekitar Juni 2014 baru diketahui hasilnya,"ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
