REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sikap ambigu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) soal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dituding sebagai bentuk pelanggaran terhadap kontrak koalisi. Lantas, apa tanggapan PKS?
Sekretaris Jenderal DPP PKS, Taufik Ridho pun angkat bicara mengenai sikap ambigu elite partainya soal kenaikan harga BBM bersubsidi.
Menurutnya, para menteri PKS mendukung kenaikan harga BBM bersubsidi lantaran mereka merupakan bawahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sedangkan penolakan kenaikan harga BBM yang dilakukan Fraksi PKS di parlemen merupakan perwujudan aspirasi masyarakat.
"Di DPR (RI), Fraksi PKS harus mendahulukan kepentingan yang diwakilinya. Aspirasi bawah menolak," Taufik di Jakarta, Sabtu (8/6).
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana menganggap sikap ambigu PKS sekadar politik cari muka.
Menurutnya, saat ini PKS tengah galau menghadapi berbagai isu korupsi yang mendera kader-kadernya. Dengan menolak kenaikan BBM bersubsidi PKS berharap bisa mendapatkan kembali simpati masyarakat.
"Mereka cari simpati supaya isu korupsi mereka hilang," kata Sutan kepada Republika.
Ikuti Whatsapp Channel Republika