REPUBLIKA.CO.ID, Dua spanduk berjajar di atas jembatan penyeberangan Warung Jati Barat Jakarta Selatan. Spanduk di bagian kiri bertuliskan, "Tolak Kenaikan Harga BBM." Spanduk itu turut mencantumkan logo Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Hanya hitungan sentimeter di sebelah kanan spanduk PKS, bentangan spanduk lain justru menunjukkan dukungan atas kenaikan harga BBM. "Subsidi BBM Boleh Dikurangi. Perhatian ke Rakyat Miskin Wajib Ditingkatkan," begitu bunyi spanduk yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat untuk SBY (Arus).
Perang spanduk PKS tolak BBM versus spanduk dukungan kenaikan harga BBM tak hanya terjadi di Jalan Warung Jati Barat. Nyaris di sepanjang jalan Warung Buncit, Mampang Prapatan, hingga kawasan Kuningan dibanjiri perang spanduk soal BBM.
Yang menarik, spanduk yang saling bertarung ini mencatut nama dua kekuatan politik Indonesia, yakni PKS dan SBY alias (Susilo Bambang Yudhoyono).
Beberapa hari sebelum terjadinya perang spanduk, sejumlah kader PKS dan Demokrat sempat beradu argumentasi soal manuver pemasangan spanduk soal BBM. Kubu partai Demokrat mengkritik keras langkah PKS yang memasang spanduk menolak kenaikan harga BBM.
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menyindir PKS agar tak hanya sekadar berani memasang spanduk tolak kenaikan harga BBM. "Kita tunggu PKS agar tidak hanya memasang pamflet menentang kenaikan BBM, tetapi juga pamflet antikorupsi," sindir Amir.
Petinggi PKS balas merespons pernyataan Amir. Anggota Dewan Syuro PKS Refrizal menantang Demokrat agar berani memasang spanduk dukungan menaikan harga BBM. Usai duel komentar di media itu, Jakarta pun disajikan duel spanduk terbuka.
Tidak hanya aksi duel berbalas spanduk. Di sejumlah wilayah tampak sejumlah spanduk dukungan dan penolakan harga BBM dirusak. Seorang pengamen yang biasa mengkal di lampu merah Warung Buncit, Reski, mengaku kerap melihat beberapa orang yang mengendarai sepeda motor merusak beberapa spanduk berisi pesan soal BBM.
"Pas malam biasanya. Ada yang masang dan ada yang nyopot (spanduk)," ujar Reski kepada Republika.
Di sisi lain, aksi perang spanduk antara pendukung PKS dan pendukung SBY membuat gerah Pemerintah DKI Jakarta. Kepala Satpol PP Jakarta Barat Kadiman Sitinjak mengatakan, spanduk soal harga BBM telah melanggar aturan.
Sebab, pemasangan spanduk telah merusak keindahan kota karena di pasang di sejumlah fasilitas umum, seperti jembatan layang dan pagar taman jalur hijau. Walhasil, Satpol PP akhirnya menertibkan sejumlah spanduk itu.
"Tindakan tegas terpaksa kami lakukan karena selain tak memiliki izin, spanduk-spanduk itu juga merusak keindahan kota," ujar Kadiman.
Walau begitu, duel spanduk antara PKS dan pendukung SBY ternyata disyukuri oleh penjual spanduk. Pengusaha spanduk di kawasan Pejaten, Tarno (43 tahun), mengaku sudah sangat sering melihat spanduk PKS menolak harga BBM di jalanan Jakarta. "Spanduknya bahkan sampai ke Ciledug, Mas," ucap Tarno.
Dia mengaku, hingga kini belum kecipratan order spanduk dari PKS atau pendukung SBY. Tapi, lanjut dia, membuat spanduk seperti soal penolakan dan dukungan harga BBM tidaklah murah. Untuk spanduk berukuran 1 x 5 meter, harganya sekitar Rp 75 ribu sampai 125 ribu. "Kalau yang seperti soal BBM itu, harganya sekitar 115 ribu," ucap Tarno.
Tarno mengaku, senang bila kedua kubu itu terus perang spanduk. Dia justru mendukung agar kedua pihak penolak dan pendukung kenaikan harga BBM terus berperang spanduk. "Bisa laku keras nanti," ujarnya tertawa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika