REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi partai sekretariat gabungan (setgab) terpecah soal rencana kenaikan BBM. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersilang pendapat dan memilih untuk menolak rencana kenaikan BBM itu.

Dengan sikap berbeda ini, muncul pendapat PKS akan dikeluarkan dari setgab atau mengundurkan diri. 

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai, wacana itu sementara ini akan tetap bertahan. Menurut dia, akan sangat sulit berharap PKS mengambil jalan untuk keluar sendiri dari setgab.

"Demokrat pun sulit untuk mengambil jalan mengeluarkannya," kata dia, saat dihubungi Republika, Kamis (6/6).

Gesekan antara PKS dan Partai Demokrat terlihat dalam masalah kenaikan BBM ini. Ray mengatakan, keduanya kini sama-sama ingin diposisikan sebagai partai terzalimi dalam setgab. 

Karena itu, lanjutnya, PKS akan terus menerus menunjukan sikap pembangkangnya. Sehingga pada akhirnya PKS akan dikeluarkan dari setgab. "Jadinya seperti partai yang terzalimi," ujar dia.

Demokrat, tambahnya, justru belum mengambil langkah untuk mengeluarkan PKS. Meski pun partai berlambang bintang mercy itu sudah berkali-kali 'dikhianati'. Dengan situasi ini, kata Ray, Demokrat mengambil posisi sebagai yang terzalimi oleh kawannya sendiri. 

"Ini yang dipertahankan karena tidak ada yang keluar secara sukarela dan tidak ada yang mengambil posisi untuk mengeluarkan," kata dia.

Ia menilai, situasi saat ini justru menguntungkan PKS. Karena sikap pembangkangan PKS sudah mampu mengalihkan isu dugaan korupsi yang menyeret Luthfi Hasan Ishaaq. "Ini sudah menjadi kemenangan tersendiri," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika