REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membantah memberikan perintah untuk memasang spanduk penolakan kenaikan BBM bersubsidi di berbagai daerah. Dikatakan, spanduk-spanduk tersebut merupakan inisiatif dari pengurus DPD dan DPW yang sejalan dengan aspirasi masyarakat setempat.

Sekjen PKS, Taufik Ridho pun memertanyakan alasan partainya dituding tidak etis lantaran spanduk tersebut.

"Ukuran etis itu bagaimana? Ini bukan hanya sekadar masalah spanduk. Tetapi persoalan pokoknya, kebijakan menaikkan BBM saat ini memang tidak tepat," kata Taufik ketika dihubungi Republika, Kamis (6/6).

Menurutnya, tulisan yang tertera di spanduuk tersebut tidak akan jauh berbeda dengan aspirasi masyarakat. "Masyarakat memang tidak mau BBM naik. Survei LSN kan sudah buktikan, hampir 86 persen menolak," ujarnya.

Karenanya, Taufik justru balik mengimbau partai lain. Dikatakan, kebijakan menaikkan BBM tidak akan menyelesaikan persoalan negara dalam sektor energi. Atau dalam menanggulangi defisit anggaran yang dikeluhkan pemerintah. 

Alih-alih, yang harus segera ditata ulang pemerintah adalah pengelolaan kebijakan energi yang tepat. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika