REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR dari Komisi X, Dedi Gumilar, menyatakan, pihaknya menolak rencana pembangunan mal, supermarket, dan pusat hiburan di Taman Wiladatika, Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (Buperta) Cibubur, Jakarta Timur. Menurutnya, mal itu akan mengancam kegiatan pramuka, kepemudaan, dan olahraga.

Dedi, di Jakarta, Rabu (5/6), mengatakan, fungsi dari bumi perkemahan Cibubur sebagai tempat pelatihan kepemudaan dan pramuka akan hilang, bila di sekitar lokasi dibangun mal. Terlebih, saat ini sudah berdiri Cibubur Junction di depannya.

"Jangan berpikir secara ekonomi, yang hanya cari untung. Yang harus kita lihat adalah 'value' (nilai) bumi perkemahan Cibubur, 'value' tempat kepemudaan anak-anak bangsa di sana," ucapnya. Ia mengaku Komisi X DPR sudah pernah menolak rencana pembangunan tersebut, namun bila hal itu tetap dilakukan, pihaknya akan memanggil Menteri Pemuda dan Olahraga sebagai pihak yang bertanggung jawab soal kegiatan kepemudaan.

"Sangat tidak tepat dan naif bila ini tetap dilakukan. Komisi X akan meminta Presiden melalui Menpora untuk menolak pembangunan tersebut," katanya.

Sebelumnya, Kwarda Pramuka Jawa Barat menolak rencana pembangunan mal, supermarket, dan pusat hiburan di Taman Wiladatika, Buperta Cibubur karena dinilai tak akan memberikan keuntungan apa pun bagi gerakan Pramuka. "Menpora harus panggil Kwarnas dan menjelaskan ke publik apakah sewa kelola Buperta itu telah mendapat persetujuan presiden selaku ketua Mabinas atau tidak," ucap Dedi.

Sewa kelola Buper Cibubur terungkap dalam Rakernas dan Munaslub Pramuka yang berlangsung di Cibubur dari tanggal 26 sampai 29 April 2012. Total luas area Buper Cibubur yang dipinjam pakai ke Kwarnas Pramuka sekitar 240 hektare di wilayah Jakarta Timur dan Depok. Khusus lahan yang akan dikelola swasta sekitar 20 hektare dengan nilai aset lebih dari Rp 5 triliun di wilayah Depok, Jabar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika