REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Taufikurrahman Saleh, menduga ada upaya untuk menjegal Khofifah Indar Parawansa tampil sebagai salah satu kontestan dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur yang akan digelar pada 29 Agustus 2013.
"Ada indikasi Khofifah sedang dizalimi secara berjamaah. Ada indikasi upaya menjegal dia dalam pencalonan," kata Taufikurrahman Saleh kepada wartawan di Jakarta, Rabu (5/6). Oleh karena itu, Taufik meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur bersikap netral menjalankan proses pemilihan gubernur, termasuk dalam melakukan verifikasi terhadap partai politik pengusung pasangan Khofifah-Herman.
"KPU harus netral, berdiri di tengah, agar keputusan yang diambil adil bagi semua," kata alumni Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya tersebut. Taufik mengatakan, KPU harus menyadari bahwa jika Khofifah gagal menjadi calon, sementara upaya penjegalan terhadap Ketua Umum Muslimat NU itu demikian terasa, maka itu akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi di Jatim.
Terkait kasus dukungan ganda PPNUI dan Partai Kedaulatan (PK), lanjutnya, penyelesaiannya sebenarnya gampang. "Sikap ketua umum sebenarnya cukup bisa dijadikan patokan, kemana dia mendukung. Ketua umum itu dipilih lewat kongres. Beda dengan sekjen atau wakil ketua umum," katanya.
Ia mengatakan, jika KPU ternyata menganulir pencalonan Khofifah, maka lembaga tersebut layak ditelisik, apakah benar-benar netral atau sudah ada intervensi. "Intinya, KPU harus benar-benar steril dari intervensi," tandasnya. Khofifah-Herman diusung PKB dengan suara 12,26 persen serta parpol nonparlemen PKBP 1,48 persen, PKPI 0,87 persen, PMB 0,20 persen, PPNUI 0,24, dan PK 0,50 persen, dengan total 15,55 persen suara.