REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Mahrus Munir meminta Kementerian Sosial dan seluruh 'stake holder' terkait lainnya untuk mengawasi penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
Mahrus menginginkan penyaluran BLSM benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerima. "Beri keyakinan kepada kami pendistribusian aman, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya," ujar Mahrus rapat dengar Kemensos dengan Komisi VIII terkait perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap usulan APBNP 2013 pada program BLSM di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (5/6).
Anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), Arman mempertanyakan jumlah RTS penerima BLSM yang sama dengan jumlah RTS penerima raskin. Menurut Arman, perlu perhitungan secara cermat mengingat data tersebut berbasiskan data 2011.
"Jangan sampai terjadi masalah dalam penyaluran BLSM sebagaimana penyaluran raskin. Perlu koordinasi terus," kata Arman.
Pemerintah berencana memberikan BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang rencananya akan dieksekusi Juni mendatang. Anggaran BLSM tercatat Rp 12 triliun yang terdiri dari bantuan tunai Rp 150 ribu per rumah tangga sasaran (RTS) per bulan selama lima bulan bagi 15.530.897 RTS.
Pembayaran BLSM akan diberikan mulai Juli sebanyak tiga kali dan September sebanyak dua kali. Di dalamnya, anggaran 'safe guarding' Rp 361 miliar, kemudian imbal jasa PT Pos Indonesia dua tahap (masing-masing Rp 9.000) sebesar Rp 279.556.146.000, percetakan dan pengirim lembar sosialisasi program oleh PT Pos Indonesia Rp 70.463.679.689 serta operasional koordinasi Rp 10.980.174.310.
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Andi Zainal Abidin Dulung mengatakan, pihaknya bersama 'stake holder' terkait mengupayakan jumlah penerima BLSM yang meleset tidak melebihi dua persen. Sebab, akurasi 100 persen penyaluran tepat sasaran diakui Andi sulit diwujudkan. "Kita usahakan," kata Andi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika