REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Adanya fraksi yang masih menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai wajar. Hanya, Menteri Kordinator Perekonomian Hatta Rajasa meminta isu tersebut jangan sampai memanas.

Hatta beranggapan hal tersebut sebagai dinamika dan bukan barang baru. Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menilai, semua lembaga negara - termasuk parlemen - ingin menyelesaikan RAPBN-P 2013 secepat mungkin.

"Jangan panas. Membahas BBM itu tentu semua keluarkan energi terbaiknya, karena ini menyangkut APBN. Ini bukan persoalan pemerintah, di anggaran untuk kepentingan negara," katanya, di Jakarta, Selasa (4/6).

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga kini menolak rencana kenaikan harga BBM. Meski masih berstatus sebagai anggota koalisi, FPKS tetap bersikukuh menolak kenaikan harga BBM karena dinilai menyengsarakan rakyat.

Kami sudah putuskan, dengan tegas menolak kenaikan BBM. Urusan koalisi urusan lain," kata Anggota Majelis Syuro PKS Refrizal, pekan lalu.

Anggota Komisi VI DPR itu  menyebut kenaikan harga BBM justru bisa menimbulkan dampak psikologis yang sangat buruk bagi masyarakat.

Jka BBM dipaksakan naik Juni ini, akan bertepatan dengan masa-masa krusial. Seperti tahun ajaran baru dan bulan puasa. Bisa dipastikan tingkat inflasi akan semakin melonjak, dan masyarakat akan kaget dan dirugikan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika