REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Survei Nasional (LSN) mengatakan berdasarkan survei yang dilakukannya sebanyak 86,1 persen responden menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Berdasarkan ahasil survei LSN, 86,1 persen menolak rencana kenaikan harga BBM, 12,4 persen setuju dan 1,5 persen responden menyatakan tidak tahu," kata peneliti utama LSN, Dipa Pradipta di Jakarta, Ahad (2/6).
Dipa mengatakan ada tiga alasan publik menolak kenaikan harga BBM, pertama akan memberatkan ekonomi masyarakat. Hal itu mengakibatkann harga kebutuhan pokok naik dan semakin tidak terjangkau oleh pendapatan rakyat kecil. "Kedua, kebijakan itu tidak akan menolong kesehatan fiskal karena beberapa kali kenaikan harga BBM di masa lalu tidak efektif menyelamatkan APBN," ujarnya.
Ketiga menurut dia, publik menilai ada motif-motif politik praktis di balik kebijakan menaikkan harga BBM. Pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenikan harga BBM dinilai sebagai skenario mendongkrak elektabilitas partai pemerintah. "Menurut temuan LSN, mayoritas masyarakat berpendidikan dan berpenghasilan rendah menolak kenaikan harga BBM," katanya.
Dipa mengatakan publik menilai kenaikan harga itu sangat dikhawatirkan semakin mempersulit ekonomi rumah tangga mereka. Kompensasi yang diberikan pemerintah, menurut dia dinilai tidak akan sanggup mengatasi melambungnya harga berbagai kebutuhan hidup sehari-hari.
Berpenghasilan tinggi
Dia menjelaskan, 12,4 persen responden yang setuju kenaikan harga BBM hampir seluruhnya berasal dari segmen masyarakat berpendidikan dan berpenghasilan tinggi. Menurut dia, masyarakat tersebut dapat memahami sejumlah argumentasi pemerintah menaikan harga BBM.
"Meskipun diantara mereka juga kurang meyakini kebijakan tersebut merupakan langkah yang efektif untuk menyehatkan perekonomian nasional," katanya.
Selain itu menurut dia berdasarkan hasil survei itu, sebayak 51,7 persen responden setuju dengan rencana pemberian BLSM. Sebanyak 47,2 persen responden menyatakan tidak setuju dan 1,1 persen menyatakan tidak tahu.
"Masyarakat kecil menyatakan setuju terhadap rencana pemberian BLSM, sementara masyarakat berpendidikan dan berpenghasilan menengah ke atas cenderung menolak kebijakan tersebut," katanya.
Survei tersebut dilaksanakan dari tanggal 1-10 Mei 2013 di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Jumlah sampel dalam survei sebanyak 1230 responden dengan teknik multistage random sampling.
Tingkat kesalahan atau margin of error dalam survei itu sebesar 2,8 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tatap muka dengan responden berpedoman questioner dan dilengkapi dengan analisis media.
Ikuti Whatsapp Channel Republika