REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana 27 anggota DPRD DKI Jakarta untuk menginterpelasi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi terkait program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dinilai mengada-ada dan sumir.
''Meskipun interpelasi itu hak parlemen, tapi penggunaannya dalam soal KJS jelas sumir, terburu-buru, mengada-ada, dan tidak perlu. Lagipula, masalah KJS ini kan bukan kategori kejadian luar biasa seperti dalam penanganan bencana," ujar bakal calon anggota DPD RI daerah pemilihan DKI Jakarta, Rommy, Jumat (31/5).
Menurut dia, sejak pertama kali diluncurkan, sejumlah masalah memang terjadi terutama soal kesiapan rumah sakit yang terlibat program maupun mekanisme dan platform pembiayaannya.
“Bahwa program itu masih bersoal dan belum sempurna, itu betul. Wajarlah, namanya juga program baru, masih seumur jagung. Namun, soal teknis nggak harus ditanggapi secara politis, perbaiki saja teknisnya,” ungkap Rommy.
Ia menilai program KJS ini lebih besar manfaatnya bagi rakyar Jakarta. Terbukti, kata dia, tingkat kepuasan masyarakat terhadap program ini mencapai 80 persen. Jadi, menurut Rommy, wajar saja kalau ada yang mau mengembangkan masalah ini secara politis.
“Apalagi sebagian pihak mungkin masih mengalami “luka batin” pascapilgub lalu.” Namun, harga dan risiko politik yang mungkin timbul pasti mahal.
“Warga Jakarta pasti akan membela Jokowi. Karena KJS kan program bagus dan dan harus ada karena merupakan hak dasar masyarakat yang secara konstitusional jadi tanggung jawab Negara”, kata Rommy.
Menurut Rommy, nuansa politis terkait KJS memang kentara. Bahkan, Jokowi dituding telah melakukan pencitraan politik oleh seorang anggota DPRD DKI Jakarta ketika membagi-bagikan Kartu Jakarta Sehat beberapa hari lalu.
“Saya kira Jokowi tidak berpikir begitu. Acara itu kan sama kayak presiden potong padi dalam peresmian masa panen raya. Presiden kan tidak lantas jadi sibuk potong padi di mana-mana. Jadi apa yang dilakukan Jokowi adalah hal biasa dan wajar saja dilakukan oleh seorang pimpinan,” tuturnya. Tudingan itu, menurutnya, seperti ingin mengartikan KJS sebagai "Kepengen Jokowi Salah".
Pihaknya berharap sejumlah persoalan yang melingkupi program KJS perlu segera dituntaskan. Rommy menyarankan agar Pemprov DKI dan DPRD bisa saling sinergi sesuai posisi dan kewenangannya masing-masing.
Rommy menilai jika kedua pihak itu bisa “duduk manis”, pasti sangat membantu warga Jakarta. “KJS ini soal penting. Namun, hal ini nggak perlu membuat siapapun jadi lebay. Karena kalau saling gontok-gontokan terus, yang rugi adalah masyarakat. Kita kan tak mau kebijakan bagus ini mati prematur di tengah jalan.”
Ikuti Whatsapp Channel Republika