REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementrian Sosial (Kemensos) akan menjadi operator pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (Balsem/ BLT). Kemensos telah mengajukan persetujuan anggaran ke Komisi VIII sekitar Rp 12 triliun.
"Untuk diberikan ke-15 juta keluarga miskin," kata anggota Komisi VIII DPR, Ace Hasan Sadly kepada Republika di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5).
Politisi Fraksi Partai Golkar ini mengatakan pengajuan anggaran Balsem disampaikan pihak Kemensos dalam rapat bersama Komisi VIII tentang rancangan anggaran pembelajaan negara perubahan (RAPBNP) 2013, Rabu (29/5) kemarin.
Ace mengatakan, Balsem merupakan kompensasi kenaikan harga BBM. "Ini menyangkut kenaikan harga BBM," ujarnya.
Komisi VIII menurut Ace belum menyetujui pengajuan anggaran Balsem yang diajukan Kemensos. Hal ini karena sejumlah anggota Komisi VIII masih mempertanyakan dasar angka penerima Balsem dan jumlah anggaran Balsem yang diajukan Kemensos.
"Pemerintah harus menjelaskan dahulu apa kriteria miskin dan hampir miskin penerima Balsem," katanya.
Ace pribadi menilai Balsem bukan bentuk kompesasi yang ideal bagi masyarakat. Pasalnya program Balsem tidak mendidik masyarakat bersikap mandiri.
Menurut Ace program Balsem sedianya akan memberikan bantuan uang tunai ke masyarakat Rp 150 ribu perbulan. Bantuan itu menurutnya bisa saja dihabiskan masyarakat untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. "Balsem belum tentu mengendalikan inflasi di masyarakat," ujarnya.
Di sisi lain Kemensos juga belum bisa memberikan penjelasan detail soal bagaimana pengawasan, perencanaan, dan mekanisme pembagian Balsem ke masyarakat. "Masih perlu pendalaman," katanya.
Selain Kemensos, kata Ace, Kementrian Agama (Kemenag) juga turut mengajukan program kompensasi kenaikan harga BBM. Kemenag menurut Ace memiliki program bantuan beasiswa ke siswa madrasah, tsanawiyah, dan aliyah. "Anggaran yang diajukan sebesar Rp 490 miliar per tahun," ujarnya.
Sama halnya dengan Kemensos, Komisi VIII menurut Ace juga belum menyetujui pengajuan anggaran yang disampaikan Kemenag. Hal ini menurut Ace tidak lepas dari sejumlah program di Kemenag yang belum berjalan.
"Ada satu program yang belum berjalan yaitu tunjangan untuk guru non PNS mencapai Rp 2 triliun," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
