REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak pemerintah menekan kebocoran penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Ini disampaikan untuk menghindari keputusan menaikkan harga BBM sebagai kebiasaan, setelah penggunaannya dinilai melebihi kuota.

"Kalau memang sekarang mau ditetapkan harganya naik, silahkan. Tapi juga harus dipikirkan bagaimana keputusan tersebut tidak menjadi kebiasaan," ungkap Ketua Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) Mustolihin Madjid di Jakarta, Kamis (30/5).

Mustolihin mengatakan, kenaikan harga BBM secara langsung dan tak langsung pasti berimbas ke kalangan usahawan, baik kelas mikro, kecil, menengah, dan besar, mengingat keputusan tersebut dapat dipastikan mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan.

"Harus juga dihitung ulang dengan tepat, berapa produksi minyak kita dan berapa kebutuhannya. Jika tidak terjadi kebocoran, saya masih yakin produksi minyak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang menyebabkan kuota jebol itu bukan hanya serapan di masyarakat, tapi juga karena adanya kebocoran di sana-sini," tegas Mustolihin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika