REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) kecewa dengan DPR atas persetujuannya terkait anggaran Kurikulum 2013 yang diajukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

"Padahal secara substansi belum siap," ujar Sekjen FSGI Retno Listyarti dihubungi Rabu (29/5). Retno menuturkan FSGI sudah menyarankan agar Komisi X membuat tim indipenden yang terdiri atas para pakar pendidikan, jika Komisi X merasa tidak kompeten bicara soal substansi kurikulum.

Namun, bagi DPR substansi tidak menjadi perhatian."Konten bukan urusan. Mereka hanya peduli teknis saja," katanya. Retno mengungkapkan meski Kurikulum 2013 akan tetap berjalan, FSGI akan terus menolak Kurikulum 2013.

Menurutnya, Kurikulum 2013 jika diterapkapkan akan sangat berdampak sangat luas pada dunia pendidikan ke depan.Retno menambahkan pelatihan guru yang hanya dua hari dan tanpa buku pegangan (babon) akan sangat mustahil berhasil.

Dengan disetujuinya Kurikulum 2013 berikut anggarannya oleh mayoritas fraksi di Komisi X DPR dalam Rapat Kerja (Raker) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dengan Komisi X DPR pada Senin (27/5), maka secara politik kontroversi tentang Kurikulum 2013 sudah berakhir. 

Dengan demikian, penerapan Kurikulum 2013 akan tetap dilakukan mulai tahun pelajaran baru Juli 2013. Kurikulum 2013 akan diterapkan secara bertahap dan terbatas.

Pada kelas I dan kelas IV SD, kelas VII atau kelas I SMP dan kelas X atau kelas I SMA/SMK dengan cakupan sasaran penerapan  SD: 2.598 sekolah, 15.629 guru, dan 342.312 siswa; SMP: 1.521 sekolah; 27.403 guru, dan 341.312 siswa; SMA: 1.270 sekolah, 5.979 guru, dan 335. 940 siswa; SMK: 1.021 sekolah, 7.102 guru, dan 514.783 siswa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika