REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah sudah memutuskan harga bahan bakar minyak (BBM) akan naik mulai Juni 2013. Namun mayoritas publik menolak kebijakan pemerintah tersebut.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional (LSN)  Umar  S Bakry mengatakan, penolakan kenaikan harga BBM ini merupakan kesimpulan dari hasil survei terbaru LSN yang dilaksanakan tanggal 1 sampai 10 Mei 2013 di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil survei LSN, mayoritas publik menolak kenaikan harga BBM.

"Sebanyak 86,1% dengan tegas menyatakan tidak setuju dan hanya 12,4% yang mengaku setuju terhadap kebijakan pemerintah tersebut. Sebanyak 1,5% responden menyatakan tidak tahu," kata Umar.

Menurut Umar, terdapat tiga alasan publik menolak kenaikan harga BBM. Pertama, kenaikan harga BBM dinilai memberatkan ekonomi masyarakat. Harga-harga kebutuhan pokok akan naik dan semakin tidak terjangkau oleh pendapatan rakyat kecil.  Kedua, ujar Umar, kebijakan menaikkan harga BBM dinilai tidak akan menolong kesehatan fiskal sebagaimana yang direncanakan pemerintah. Beberapa kali kenaikan harga BBM di masa lalu terbukti tidak efektif untuk menyelamatkan APBN.

Ketiga, publik menilai ada motif-motif politik praktis di balik kebijakan kenaikan harga BBM. "Pemberian  BLSM sebagai kompensasi kenaikan karga BBM dinilai sebagai skenario untuk mendongkrak elektabilitas partai pemerintah," kata Umar.

Menurut temuan LSN, ujar Umar, mayoritas masyarakat berpendidikan dan berpenghasilan rendah menolak kenaikan harga BBM. Ini menunjukkan bahwa naiknya harga BBM semakin mempersulit ekonomi rumah tangga mereka.  "BLSM yang diberikan pemerintah tidak sanggup mengatasi melambungnya harga berbagai kebutuhan hidup sehari-hari,"ujarnya.

Menurut Umar, dari 12,4% responden yang menyetujui kenaikan harga BBM hampir seluruhnya berasal dari segmen masyarakat berpendidikan dan berpenghasilan tinggi. Mereka dapat memahami sejumlah argumentasi pemerintah untuk menaikkan harga BBM, meksipun diantara kurang meyakini kebijakan tersebut merupakan langkah yang efektif untuk menyehatkan perekonomian nasional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika