REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menanggapi santai rencana penggunaan hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta terkait program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Jokowi pun mengaku siap untuk menjelaskan segala permasalahan mengenai salah satu program unggulan Pemprov DKI Jakarta tersebut.
Dikatakan Jokowi, munculnya wacana pengajuan hak interpelasi anggota DPRD DKI mengenai KJS, karena kurangnya komunikasi antar kedua lembaga tersebut. Ia pun menilai wajar reaksi yang diambil sebagian anggota DPRD DKI, terlebih salah satu tugas lembaga legislatif memang menilai dan mengontrol kinerja eksekutif. "Santai saja, biasa saja. Kalau pingin ada yang dijelasin, kita akan jelaskan," ujar Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, seperti dikutip situs beritajakarta.
Dikatakan Jokowi, kalangan dewan memang memiliki beberapa hak yang diatur dalam konstitusi seperti, hak interpelasi, hak budgeting, dan lainnya. "DPR mau impeachment ya silakan, saya siap saja kok. Karena DPRD ada hak budgeting, hak interpelasi dan banyak lagi," katanya.
Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta mengancam akan menggunakan hak interpelasi terkait program KJS. Kalangan dewan menilai Jokowi belum bisa menuntaskan masalah kekisruhan 16 rumah sakit terkait sistem pembayaran KJS. Setidaknya sudah ada 30 anggota DPRD yang menandatangani hak interpelasi tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
