REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Sebagai negara maritim, Indonesia ternyata kekurangan tenaga penyuluh untuk sektor kelautan dan perikanan.
Hal ini diakui Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sjarief Widjaja, di sela Seminar Nasional Penyuluh Perikanan di Surabaya, belum lama ini. Karena, terhitung tenaga penyuluh yang ada hanya sekitar 10 ribuan orang.
Padahal, Sjarief menyebutkan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang tersebut tergolong besar. "Terhitung dari jumlah nelayan yang hanya berkisar 2,7 juta jiwa," kata Sjarief.
Ia menjelaskan, 3,5 juta jiwa yang terlibat pembudidayaan perikanan dan 65 ribu kelompok UMKM pengolah hasil perikanan. Dengan angka itu, potensi perekonomian di sektor kelautan dan perikanan tentunya sangat besar, dan perlu ada pembinaan intensif.
Untuk pemberdayaan ekonomi itu, Sjarief mengatakan, pihaknya akan mengucurkan bantuan pada 23 ribu kelompok UMKM kelautan dan perikanan untuk kategori pemula hingga mandiri. Menurutnya, saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan membutuhjan SDM penyuluh yang andal.
"Sehingga mampu mengubah pola pikir nelayan serta pelaku usaha di sektor itu agar lebih produktif dan meningkatkan perekonomian negara," ujarnya.
Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim, Suseno Sukoyono menambahkan, kebutuhan penyuluh sebenarnya 15.320 orang tetapi saat ini hanya ada sekitar 10 ribuan. Rinciannya yakni, 3.320 penyuluh berstatus PNS, 1.400 penyuluh swadaya dan 5.800 penyuluh swasta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
