REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sekitar 500 orang buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 (SBSI), menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang akan dilakukan pemerintah.
Buruh menilai, kenaikan tersebut akan semakin menambah beban hidup mereka. Aksi damai tersebut, digelar di Halaman Gedung Sate sekitar pukul 09.00 WIB. Selain berorasi, buruh pun menggelar berbagai spanduk berisi penolakan BBM.
Menurut Koordinator aksi, Asep Djamaludin, buruh menolak dengan tegas kebijakan rencana kenaikan harga BBM yang diprediksi sebesar Rp1.000-1.500/ liter. Sebab, kenaikan itu akan memicu kenaikan harga barang kebutuhan pokok.
"Kami menolak dengan tegas karena kenaikan harga BBM akan menyengsarakan kaum buruh," ujar Asep kepada wartawan di depan Gedung Sate, Kamis (23/5).
Menurut Asep, keputusan menaikan harga BBM tersebut dinilai tidak tepat mengingat Indonesia merupakan salah saatu negeriu penghasil minyak mentah di dunia. Dengan kandungan minyak tersebut, seharusnya pemerintah bisa mengendalikan harga minyak sendiri.
Namun, kata dia, sekitar 90 persen sumber energi di tanah air dikuasai korporasi asing. Pertamina hanya mengolah dibawah 10 persen dari sumber eksplorasi yang dimiliki.
Pemerintah, kata dia, tidak serius mengelola minyak yang dimiliki oleh Indonesia. Bahkan, malah menyerahkan kepada pihak asing. ''Jadi, Indonesia terpaksa tunduk terhadap mekanisme pasar," katanya.
Menurut Asep, buruh juga menilai pemerintah berbohong. Karena, mengaku APBN jebol akibat subsidi untuk rakyat. Kenyataannya, selama 3 tahun terjadi penurunan subsidi. Pada 2011, subsidi hanya 15 persen, 2012 sebesar 13 persen dan 2013 sebesar 12 persen.
Sebenarnya, kata dia, beban APBN terbesar adalah biaya belanja birokrasi yang mencapai 23 persen. Hal itu, menunjukan pemerintah lebih memanjakan birokrasi daripada memenuhi kebutuhan dasar rakyat.
Buruh juga, kata dia, menolak rencana pemerintah memberikan Bantuan Langsung Sementara (BLSM) kepada masyarakat miskin berpendapatan kurang dari Rp300.000/ bulan. Karena, buruh dan petani tidak masuk dalam kategori yang layak
mendapatkan bantuan. Hal itu diprediksi akan menimbulkan gejolak sosial karena terjadi rebutan bantuan.
Menurutnya, harga sembako sudah merangkak naik meski pemerintah belum menetapkan secara resmi kenaikan BBM.
Sejumlah barang seperti beras, bawang merah, cabai dan kebutuhan pangan lain sudah naik kisaran 20 persen. "Kenaikan harga itu mencekik kaum buruh yang kini upahnya tidak pernah mencapai kelayakan," katanya.
Asep mengatakan, melihat kondisi ini buruh mengancam akan melakukan aksi mogok kerja secara masal. Karena, pemerintah tetap bersikukuh menaikan harga BBM. Selain itu, kaum buruh juga akan melakukan demo besar-besar saat Paripurna DPR RI. "Kami akan demo besar-besar di Jakarta nanti," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika