REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -– Pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Ary Dwipayana, tidak yakin Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berani keluar dari koalisi.
Menurut dia, wacana keluar dari koalisi hanya gertak sekaligus pengalihan isu kasus suap sapi impor. “Ini cuma gertak,” kata Ary ketika dihubungi Republika, Kamis (23/5). Ary mengatakan dalam situasi terdesak, internal PKS biasa memainkan politik dua kaki.
Di satu sisi ada kader yang ingin menyatakan diri keluar koalisi, namun di sisi lain ada kader yang menyatakan diri tetap bertahan di koalisi. Politik standar ganda yang dimainkan PKS merepresentasikan dua faksi yang berbeda di internal PKS. “Ada dua kekuatan yang bermain di dalam PKS,” ujarnya.
Kader PKS yang ingin keluar koalisi, menurut Ary, menganggap pemerintah akan menjadi beban bagi citra populis yang dibangun PKS. Hal ini, misalnya merujuk pada kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Sedangkan kader PKS yang ingin bertahan, imbuh Ary, merasa PKS masih membutuhkan sumber daya kekuasaan jelang Pemilu 2014.
Ary melihat saat ini PKS hanya sedang menguji reaksi publik. Menurut dia, jika PKS serius ingin keluar dari koalisi, PKS cukup menarik menteri-menterinya di kabinet. “Mereka ingin mengeluarkan isu LHI,” kata Ary.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
