REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rasio jumlah ilmuwan terhadap jumlah penduduk di Indonesia masih tertinggal dibanding beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand, kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.
"Dibandingkan negara-negara tetangga, kondisi keinsinyuran kita masih kalah," kata Djoko saat membuka Rapimnas I dan HUT ke-61 Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di Jakarta, Kamis (23/5).
Dia menjelaskan rasio perekayasa dan peneliti Indonesia terhadap jumlah penduduk saat ini berjumlah 199 per satu juta penduduk. Di Malaysia, rasionya 503 per satu juta penduduk. Sementara di Singapura mencapai 570 per satu juta penduduk. "Bahkan Thailand saja 293 orang per satu juta penduduk," katanya.
Menurut dia, ketimpangan ini berakibat pada rendahnya peringkat efisiensi inovasi dan kurangnya kesiapan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah bangunan.
Lebih lanjut dia memaparkan peringkat indeks kesiapan teknologi Indonesia tercatat hanya 0,32 yang nilainya lebih rendah dari Malaysia sebesar 0,83, Thailand 0,61. Demikian pula indeks efisiensi pembangunan Indonesia yang hanya 0,60 masih tertinggal dibanding Malaysia sebesar 0,86 dan Thailand sebesar 0,69.
Djoko mengakui pertumbuhan indeks ketersediaan infrastruktur mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Meski demikian peningkatan tersebut belum mampu meningkatkan daya saing ekonomi nasional yang terindikasi dalam peringkat indeks daya saing ekonomi Indonesia yang memiliki indeks 0,69, sedangkan Malaysia 0,85 dan Thailand 0,72.
Dia menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga membutuhkan kerja sama pihak swasta dan masyarakat karena diperlukan terobosan-terobosan untuk mengubah praktik pembangunan yang biasa-biasa saja. "Kita tidak boleh bekerja bussiness as usual, kita harus lebih dari itu," katanya.
Karena itu, menurut dia, peningkatan nilai tambah pembangunan ekonomi dalam pelaksanaan MP3EI harus berbasis pada konsep pengembangan koridor ekonomi, penguatan konektivitas, penguatan kompetensi SDM dan IPTEK.
Dia mengatakan penyediaan infrastruktur yang andal dan ramah lingkungan harus menjadi komitmen nasional dengan mengintegrasikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam setiap pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum. "Pekerjaan yang mengubah bentang alam harus selalu didahului dengan studi AMDAL," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika