REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq mengaku sulit bagi PKS untuk mendukung rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Termasuk bentuk kompensasi yang ditawarkan pemerintah.

"Posisi PKS kami kira belajar dari pengalaman yang lalu, ketika semua usulan-usulan untuk memperbaiki sistem perbaikan pengolahan energi kami tidak pernah didengarkan pemerintah. Sulit bagi kami untuk mendukung kenaikan BBM," kata Mahfudz di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/5).

Wakil Ketua Komisi I DPR itu mengatakan, pemerintah saat ini menggunakan pola baru terkait rencana kenaikan BBM. Dengan mendahulukan pembahasan mengenai skema bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Mahfudz menilai skema itu dipakai untuk menggiring partai-partai di DPR.

"Untuk terjebak pada pilihan setuju atau tidak dengan BLSM. Padahal implikasinya pada kenaikan BBM," ujarnya. Pandangan kritis PKS tersebut, menurut Mahfudz, telah dibahas pada rapat pleno Fraksi PKS. Sejak wacana kenaikan BBM digulirkan sejak 2005 lalu, PKS telah mengajukan usulan-usulan.

Terkait penanganan masalah energi yang membuat opsi kenaikan BBM dipandang perlu. Namun, usulan-usulan PKS dikatakannya tidak ditindaklanjuti pemerintah. Sehingga, setiap kenaikan BBM akan dilakukan pemerintah, hal yang sama kembali dibahas.

Karena semua usulan-usulan konsultif dan positif yang disampaikan tidak pernah ditindaklanjuti, PKS memandang tidak ada gunanya mendukung kebijakan pemerintah terkait BBM.

"Usulan kami tidak pernah ditindaklanjuti, lalu buat apa kami mendukung. Kami tidak mendapat respon positif terhadap usulan-usulan yang sebenarnya bisa memberikan solusi komprehensif," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika