REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Durasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) selama lima bulan dinilai Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa pas sebagai dosis mengantisipasi guncangan warga masyarakat miskin akibat kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Kalau lima bulan itu sedang. Ibarat obat dosisnya pas. Kalau nanti dosisnya nggak pas, masih kena dia, sakitnya masih ada dia," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/5).
Pernyataan itu disampaikan Hatta untuk menanggapi permintaan Ketua MPR Taufik Kiemas agar BLSM tidak berlangsung lama. Hatta berpendapat, bantuan BLSM selama Lima bulan sudah dapat menekan guncangan harga bahan pangan yang dirasakan masyarakat miskin.
Menurut besan Presiden SBY ini, kenaikan harga BBM bersubsidi akan memicu terjadinya kenaikan harga barang, termasuk harga pangan yang bakal mengguncang ekonomi rakyat miskin, sebab 40 persen pendapatannya dihabiskan untuk bahan pangan. Karenanya, BLSM selama lima bulan tersebut sangat dibutuhkan.
Hatta memastikan BLSM lebih baik dibandingkan BLT pada 2005 dan 2008. Mengingat pemerintah lebih selektif dan memiliki data-data yang lebih mutakhir untuk menghindari penyalahgunaan. Apalagi, kini untuk mengambil BLSM tidak melalui kupon, namun kartu yang mengharuskan masyarakat datang sendiri dan menggesekan kartunya.
"Kupon bisa diperjualbelikan. Rakyat kita tidak kuat ngantre, tidak mau 'capek', dijual ada kolektornya. Sekarang dengan kartu ia harus datang sendiri dan gesek kartu, dan itu kelihatan, ini penting untuk jaga uang itu sampai ke sasaran," katanya.
Sementara itu, Ketua MPR Taufik Kiemas di Istana Negara mengharapkan agar BLSM tidak diberikan lama paling lama dua bulan. "Seperti saya ngomong di mana-mana, jangan sampai kelamaan bantuannya, BLSM boleh tapi dua bulan aja. Kalau kelamaan nyogok rakyat. Jelek juga," katanya.
Pemerintah berencana memberikan BLSM terhadap 15,5 juta kepala keluarga bila nanti kebijakan menaikan harga BBM bersubsidi diterapkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika