REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menolak langkah Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Barat telah membuka lelang pengadaan mobil dinas baru seharga Rp1,16 miliar untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar.
"Itu harus kita tolak, kalau misalnya mobil dinas yang lama masih ada dan kondisinya masih bagus, saya kira tidak pantas ada mobil dinas baru. Masa baru menjabat sudah minta fasilitas baru," kata kata Ketua ICW Danang Widoyoko, di Kota Bandung, Senin.
Ia menuturkan, alasan pengadaan mobil dinas tersebut karena kondisi mobilnya dinas lama yang sudah tidak layak pakai maka hal itu bisa diperbaiki.
"Kalau alasannya tidak layak pakai, kan di sini banyak teknisi mesin bagus. Tidak perlu mobil baru. Jangan terlalu merendahkan teknisi di kita lah," katanya.
Sementara itu, kritikan terkait pengadaan mobil dinas baru untuk Ahmad Heryawan-Deddy MIzwar juga disampaikan oleh anggota Komisi A DPRD Jawa Barat Deden Darmansyah.
"Coba kalau dana Rp 1 miliar untuk pengadaan mobil dinas baru Pak Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar baru itu dialihkan untuk hal lebih bermanfaatkan seperti untuk memperbaiki rumah tidak layak huni di Jawa Barat sekitar 120 rumah," kata Deden Darmansyah, di Bandung, Senin.
Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini menilai adanya pejabat atau kepala daerah dengan mobil dinas baru saat ini seolah sudah menjadi sebuah tradisi. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar tradisi pengadaan baru untuk kepala daerah baru di Pemprov Jawa Barat agar dihentikan.
"Saya berharap budaya periode baru dengan mobil dinas baru ini harus dihentikan. Tidak jadi tradisi lagi," kata Deden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika