REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Kehormatan (BK) DPR diimbau untuk berani membuka data absensi sidang-sidang yang ada di DPR kepada masyarakat. Apa lagi menjelang pemilu legislatif 2014, dikhawatirkan anggota dewan sibuk turun ke daerah pemilihan untuk menghimpun kekuatan.

"Saya harapkan BK berani sampaikan ke publik. Bahwa absensi itu ada yang bodong, itu risiko sistem pengendalian yang lemah," kata ketua DPR Marzuki Alie, di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/5).

Agar bekerja lebih maksimal dan bebas dari kongkalikong, Marzuki mengusulkan BK DPR mempekerjakan beberapa orang secara independen. Agar penegakkan kehormatan anggota menjadi lebih efektif.

Marzuki mengaku telah menyampaikan beberapa kali ke BK DPR agar tata tertib benar-benar dipatuhi anggota dewan. Artinya, di dalam tatib dijelaskan bukan hanya absensi yang diawasi, tetapi kehadiran anggota secara fisik di parlemen. Sebab pengecekan BK terkait kehadiran di absensi dengan kenyataan di lapangan merupakan kewenangan BK DPR sepenuhnya.

Menurut Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu, keinginan agar absensi di DPR dipublikasikan juga menjadi harapan masyarakat. Agar performa dan tanggung jawab anggota dewan juga bisa diukur oleh masyarakat. "Saya minta sekarang secara terbuka, supaya BK mereson keinginan publik," ujarnya.

Marzuki merasa heran terhadap sikap beberapa anggota dewan yang tidak menjadikan kehadiran dan fungsinya di DPR sebagai prioritas utama. Selain memperjuangkan kepentingan rakyat, turun ke daerah pemilihan, anggota DPR wajib melaksanakan fungsi kelembagaannya. Seperti fungsi legislasi, dan pengawasan kepada pemerintah.

"Saya gak ngerti obsesi anggota DPR itu mau jadi apa, jadi anggota dewan bukan hanya jabatannya saja. Tapi ada kewajibannya," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika