REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, tarik menarik yang terjadi antara partai politik dalam menentukan sikap terhadap kebijakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi merupakan bagian dari pencitraan.
"Bahwa ada tarik menarik dalam rangka pencitraan, itu bagian dari pencitraan sah-sah saja," kata Marzuki di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/5).
Persoalan setuju dan tidak setuju menurut Marzuki dilatarbelakangi kekhawatiran pada 2013 merupakan tahun politik. Sebagian parpol berpendapat ada cara yang lebih baik yang bisa ditempuh pemerintah. Misalnya melalui efisiensi melalui pengurangan perjalanan dinas.
Namun, melakukan efisiensi bukan sesuatu yang mudah. Situasi sekarang, menurut asumsi makro ekonomi harga minyak sudah di atas 111 dolar AS. Telah melampai 11 dolar di atas asumsi awal. Ketidaksesuaian asumsi tersebut jug amelampaui Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2013.
Menurut Marzuki, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan menaikkan harga BBM memang pahit dari segi pencitraan. "Tapi kalau tidak dinaikkan, ini jadi bom waktu bagi pengganti Pak SBY nanti," ungkapnya.
Karena pada dasarnya kewenangan menyangkut harga BBM dalam Undang-Undang sudah ditegaskan merupakan wewenang penuh pemerintah. Maka opsi kenaikan harga BBM harus ditempuh.
Jika beberapa parpol masih bersikeras dalam konteks setuju atau tidak setuju, menurut Marzuki itu menjadi kurang elok. Apabila kekhawatiran menyangkut penyaluran kompensasi akan digunakan oleh penguasa, Marzuki menilai harusnya semua pihak bisa berpikir jernih.
"Bantuan langsung itu nanti disalurkan Menteri Sosial, Pak Salim Segaf dari PKS, Pak Agung Laksono sebagai Menko Kesra dari Golkar, dan Menko Perekonomian serta Menkeu Pak Hatta Rajasa dari PAN. Jadi untuk Demokrat tidak ada konteks untuk diuntungkan," kata Marzuki menjelaskan.
Karenanya, Marzuki berharap pembahasan Rancangan APBN Perubahan 2013 yang dijadwalkan akan diserahkan pemeriintah hari ini ke DPR, akan dibahas sesegera mungkin.
Ditargetkan paling lambat satu bulan pembahasan di DPR sudah selesai. Sehingga, awal bulan Juni DPR sudah mengambil keputusan terkait bentuk kompensasi atas kenaikan BBM.
Artinya, semua fraksi diharapkan betul-betul memahami kompensasi BBM memang ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Kompensasi yang ditawarkan pemerintah, ia melanjutkan, diambil sebagai pertimbangan terkait inflasi dan dampak sosial yang timbul karena kenaikan BBM. Terutama masyarakat yang terkena dampak langsung, yakni masyarakat mendekati miskin, miskin, dan sangat miskin.
Pemerintah telah merencanakan untuk memperbesar anggaran pro rakyat. Seperti raskin, penambahan program keluarga harapan, penmabhan jumlah penerima beasiswa. Bantuan tunai langsung sementara masyarakat (BLSM) ditambahkan agar masyarakat tidak terkejut.
Tetapi, BLSM direncanakan hanya diberikan dalam jangka pendek. Sekitar empat sampai enam bulan saja. Secara detil, menurut Marzuki akan dibahas lebih lanjut pada rapat Komisi VII dan paripurna DPR.
Ikuti Whatsapp Channel Republika