REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Munculnya persoalan tarik-menarik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan kelompok tertentu dinilai harus kembali didudukkan pada hukum yang mengaturnya. 

"Undang-Undang KPK kan sudah jelas, kalau kemudian ada kelompok yang melakukan perlawanan. Itu akan merugikan kelompok itu sendiri," kata politisi PDI Perjuangan, Pramono Anung di Jakarta, Selasa (14/5).

Karena, saat ini yang paling dipercaya masyarakat adalah KPK. Dukungan publik terhadap keberadaan KPK sangat besar. Apalagi kinerja KPK yang terus membaik dari hari ke hari. Persoalan tindak pidana korupsi yang dilakukan kelompok tertentu dan selama ini tak tersentu mampu diusut KPK. 

"Sekarang ini KPK tidak tebang pilih dan banyak pengalaman. Dulu kita tidak bayangkan jenderal berbintang, petinggi partai terkena," ujar Wakil Ketua DPR RI itu.

Sebab pada dasarnya di Indonesia tidak ada satu orang pun, kelompok mana pun yang kebal terhadap hukum. Sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk pemberantasan korupsi, jika KPK terus bekerja secara profesional. 

Sesuai dengan yang diatur dalam perundangan Pramono yakin KPK tidak akan bias. Dan terus mampu melakukan tugasnya serta diapresiasi oleh masyarakat luas.

"Tapi kalau KPK lebih 'genit' dalam persoalan pemberantasan korupsi, baru jadi masalah," kata Pramono.

Ikuti Whatsapp Channel Republika