REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Agung Laksono mengatakan dari empat kompensasi yang ditawarkan pemerintah, bantuan langsung sementara (BLSM) yang masih pro-kontra.

"Empat itu sebetulnya pihak DPR sudah menggambarkan terhadap yang tiga: raskin, program keluarga harapan (PKH) dan beasiswa sudah berjalan. Hanya BLSM yang masih pro dan kontra," katanya, Senin (13/5).

Ia mengklaim pada dasarnya DPR mendukung empat kompensasi tersebut. Namun, untuk mencegah pro dan kontra serta perdebatan yang berkepanjangan, perlu secepatnya difinalkan kebijakan mengenai BBM.

Sosialisasi, ia melanjutkan, perlu juga ditingkatkan. Contohnya tentang kenapa kompensasi harus diberikan hingga berapa lama kompensasi diberikan. Dengan begitu, ia mengharapkan dengan penjelasan yang terus menerus tidak ada kecurigaan.

Sejauh ini, pemerintah masih mengajukan tawaran untuk memberikan BLSM selama 4-6 bulan ke depan. Besarannya diperkirakan Rp150 ribu.

Menurut Agung, rencananya, rumah tangga sasaran yang akan menerima BLSM tersebut berjumlah sekitar 15,5 juta RTS atau sekitar 62 sampai 65 juta jiwa atau sekitar 20 persen dari jumlah penduduk Indonesia saat ini. Jika disetujui, jumlah dana yang dialokasikan untuk program BLSM ini mencapai sebesar Rp 13 triliun - hingga Rp 14 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika