REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon mengatakan rencana kenaikan harga BBM sarat dengan kepentingan politik.

Ini terlihat dari rencana kenaikan harga BBM waktunya begitu dekat dengan Pemilu 2014. Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), ujar Effendi, merupakan program misterius yang tidak jelas.

“BLSM bisa menjadi alat politik parpol yang berkuasa untuk menjaga dengan mengelola  tingkat elektabilitasnya,” ujarnya di Jakarta, Senin, (13/5).

Kalaupun harga BBM mau dinaikkan, kata Effendi, tidak perlu ada kompensasi dari kenaikan harga BBM. Ini perlu dilakukan untuk menghindari indikasi transaksional. “Nanti warga diberi kompensasi, uangnya malah digunakan untuk membeli HP,” katanya.

PDIP, ujar Effendi, meminta agar pemerintah membuat sarana transportasi massal yang bagus. Transportasi massal akan mengurangi konsumsi BBM kendaraan-kendaraan pribadi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika