REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan menolak opsi kompensasi kenaikan BBM dalam bentuk tunai. Sebab, menurut PDI Perjuangan, kompensasi tunai tidak mendidik kemandirian masyarakat.
“Kalau makan dari keringat orang akan merasa lebih terhormat,” kata Sekretaris FPDIP, Bambang Wuryanto ketika dihubungi ROL, Jumat (10/5).
Bambang mengatakan, subsidi dana BBM lebih baik dialihkan ke hal-hal yang bisa menyerap tenaga kerja. Misalnya, pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan. Dengan dana subsidi triuliunan rupiah, Bambang percaya perbaikan infrastruktur akan mengurangi pengangguran. “Kalau disuruh memilih, orang pasti lebih memilih diberi pekerjaan daripada uang,” ujarnya.
Secara filosofis memberikan bantuan tunai ke masyarakat sama saja dengan merusak mentalitas. Kemandirian seseorang rusak karena dipaksa bergantung pada pemberian pemerintah. “Bantuan tunai merusak mentalitas karakter anak bangsa,” kata Bambang.