REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengakui teledor dalam melengkapi persyaratan administrasi bakal calon anggota legislatif (bacaleg). Hasil verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan dari 555 dokumen yang diserahkan PKB terdapat sembilan bacaleg ganda dan 371 berkas tidak memenuhi syarat.
"Memang itu keteledoran kami, intinya persoalan administrasi saja.Bukan kesengajaan dari caleg nya," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu PKB, Syaifullah Maksum saat dihubungi Republika, Kamis (9/5).
Kasus bacaleg ganda, menurut Syaifullah terjadi pada beberapa daerah pemilihan. Lantaran kekurangcermatan DPP PKB saat menyatukan seluruh dokumen sebelum disetorkan ke KPU. Saat ini, dikatakannya DPP PKB sudah melakukan klarifikasi terhadap sembilan orang bacaleg ganda tersebut. Untuk memastikan dapil mana yang ditempatinya.
Sementara untuk kelengkapan dokumen-dokumen yang diwajibkan KPU, diakui Syaifullah saat penyerahan berkas ke KPU sebenarnya kekurangan itu sudah diketahui. Namun, untuk mengejar tenggat penyampaian berkas calon ke KPU, DPP PKB memilih menyerahkan dokumen yang sudah ada terlebih dahulu.
"Sekarang sudah dalam tahap pelengkapan, targetnya sekitar tanggal 15 Mei sudah bisa diserahkan hasil perbaikannya ke KPU," ungkapnya.
Semua bacaleg yang berkasnya belum memenuhi syarat diwajibkan untuk segera melengkapi kekurangannya. Untuk mengisi kekosongan pada dapil calon yang ganda, PKB telah menyiapkan sekitar 89 calon cadangan.
Pada masa perbaikan, lanjut Syaifullah, juga akan dilakukan pengubahan nomor urut beberapa bacaleg. Karena ada beberapa calon yang memilih untuk dimasukkan sebagai caleg di DPRD tingkat provinsi. Namun, menurutnya jumlah calon yang akan diganti nomor urutnya tersebut tidak banyak.
"Sebagian besar yang nomor urutnya di bawah, tapi itu atas keinginan mereka masing-masing," jelas Syaifullah.
PKB menyerahkan 555 nama bacaleg kepada KPU pada 22 April 2013 lalu. Dengan keterwakilan perempuan mencapai 38 persen. Setelah diverifikasi, ditemukan sembilan nama bacaleg ganda.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
