REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA -- Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN-RB), Eko Prasojo, menyebutkan tiga indikator untuk mengetahui birokrasi dianggap baik, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik, bebas korupsi, dan akuntabilitas kinerja.

"Tiga indikator utama dalam mengukur birokrasi yang dinilai baik yakni, peningkatan kualitas pelayanan publik yang dapat dilihat dari indeks kepuasan masyarakat, bebas KKN yang diukur berdasarkan integritas dan indeks persepsi korupsi masyarakat serta akuntabilitas kinerja yang bisa dilihat dari penilaian pemerintah," ungkap Eko Prasojo di Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (8/5).

Eko Prasojo menjadi salah satu pembicara pada Workshop dan Dialog Kemitraan Penguatan Akuntabilitas Negara yang diselenggarakan oleh United States Agency International Development (USAID-Indonesia) bersama The Jawa Post Institute of pro-Otonomi (JPIP) di Hotel Senyiur Samarinda pada 7-8 Mei 2013.

Indikator yang paling mudah diukur terkait keberhasilan birokrasi itu lanjut Eko Prasojo yakni tingkat kepuasan masyarakat. "Sebenarnya, setiap kementrian, lembaga dan pemerintah daerah harus melakukan survei terkait indeks kepuasan masyarakat dan itu yang terus kami dorong," kata Eko Prasojo.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas layanan publik lanjut dia, yakni melalui promosi jabatan secara terbuka melalui lelang jabatan. Terkait kesenjangan jumlah pegawai antardaerah di Indonesia, Kementerian PAN-RB lanjut Eko Prasojo akan melakukan redistribusi. Kementerian PAN-RB juga lanjut dia akan menghitung rasio sehingga formasi yang diberikan berdasarkan pada analisis beban kerja di setiap daerah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika