REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas pun mengatakan, pelaksanaan ujian nasional (UN) hanya untuk mengejar target. Yaitu agar angka kelulusan tidak rendah.

"UN kan targetnya agar kelulusan meningkat. Namun, justru banyak kasus kecurangan. Kelulusan rendah, turun. Hal ini yang menyebabkan terjadinya skandal korupsi pendidikan yang ditanamkan sejak di pendidikan dasar," ujar Busyro, Selasa (7/5), di Depok.

Ia mengatakan, semestinya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bisa bersikat arif. Khususnya terkait kinerja Mendikbud M Nuh. 

"Semestinya, presiden dengan kesabaran yang ada, menteri yang sekarang ini maunya diteruskan saja sampai akhir periode. Jika bagus silakan, kalau bermasalah, ya setop," katanya.

KPK, lanjutnya, juga tidak bisa berbuat banyak. Karena kewenangan mencopot menteri sepenuhnya ada di tangan presiden. "Kami juga tak bisa menyuruh mencopot," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika