REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia menunggu langkah pemerintah Inggris atas komitmen mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia seputar insiden pembukaan "kantor" gerakan separatis Papua di Oxford, Inggris.
"Saya menyatakan langkah Dewan Kota Oxford ini sama sekali tidak menggambarkan posisi pemerintah Inggris dan tetap mendukung Indonesia, mendukung NKRI dan mendukung Papua dan Papua Barat bagian dari NKRI. Kita dengar semua itu kita ketahui semua itu yang kita minta silakan dicerminkan," kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (7/5).
Marty menyebut pembukaan kantor OPM di Oxford sama sekali tidak mencerminkan posisi pemerintah Inggris. Saat ini pemerintah Indonesia sudah bertemu dengan Duta Besar Inggris.
"Kita mengganggap ini sangat bertolak belakang dengan semangat persahabatan kedua negara dan mengharapkan agar mereka bisa betul-betul memahami betapa kita merasa sangat terusik merasa sangat tidak menerima keadaan seperti itu," Marty menegaskan.
Pemerintah Indonesia saat ini menunggu langkah dari pemerintah Inggris mengenai hal tersebut.
Ketika ditanya apakah "kantor" gerakan separatis tersebut ilegal, Marty mengatakan mungkin dari sisi pemerintah Inggris sesuai dengan aturan. Namun, Indonesia menilai hal itu tidak sesuai dengan semangat persahabatan.
"Mungkin dari pemerintah Inggris sudah sesuai dengan ketentuan. Namun, sekarang permaasalahannya apakah suatu negara yang memiliki hubungan bersahabat dengan baik apakah bisa membiarkan wilayahnya digunakan untuk keperluan yang sifatnya tidak bersahabat dengan negara lain, baik itu untuk keperluan tujuan separatis, saya rasa ini kita bicara hubungan baik antara kedua negara," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
