Pihaknya mengakui salah satu kendala dalam permasalahan jalan rusak di wilayah Jabar ialah koordinasi dengan pemerintah di tingkat kabupaten/kota dan dengan pemerintah pusat.

Sebagai contohnya, kata Aher, jalan rusak yang ada di ruas Jalan Cianjur-Sukabumi. Ia menuturkan, Pemprov Jabar tidak bisa memperbaiki karena itu adalah jalan milik pusat. Perbaikannya pun harus dilakukan pemerintah pusat.

"Sehingga kami tidak boleh memperbaiki jalan milik pusat. Saya sadar betul Jalan Cianjur-Sukabumi rusak, tapi jalan itu kan milik pemerintah pusat bukan provinsi," ujarnya.

Dikatakannya, untuk saat ini yang bisa dilakukan Pemprov Jabar adalah berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar jalan nasional segera diperbaiki.

"Begitu juga dengan jalan milik kabupaten dan kota. Kalau kita punya uang, membangun dulu (memperbaiki jalan nasional atau daerah) kan tidak benar juga," katanya.

Selain itu, lanjut dia, salah satu kendala dalam perbaikan jalan rusak di Jawa Barat ialah prosesnya harus melalui tender yang memakan waktu lama.

"Tender itu kan prosesnya bisa sampai dua bulan, itu masalahnya, sehingga terlihat lama. Kelihatannya dari sisi aturan birokrasi atau tendering juga harus ada evaluasi," katanya.

Sementara itu, ketika ditanyakan dirinya yang dilaporkannya ia ke Polda Jawa Barat oleh Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) terkait jalan rusak, Heryawan, enggan menanggapinya.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dilaporkan ke Polda Jabar bersama dua kepala daerah masing-masing Wali Kota Bandung Dada Rosada dan Bupati Bandung Dadang Naser karena dinilai sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kerusakan jalan.