Selasa 07 May 2013 15:42 WIB

Pilkada Temanggung, Masyarakat Gelar Kampanye Antipolitik Uang

Rep: Rusdy Nurdiansyah/ Red: Djibril Muhammad
Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)
Foto: Republika/ Tahta Aidilla
Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)

REPUBLIKA.CO.ID, TEMANGGUNG -- Ratusan warga Temanggung dan sejumlah organisasi kemasyarakatan, pemuda, mahasiswa dan pelajar bersama Pantia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Temanggung mengelar kampanye dan deklarasi menolak praktik money politic dengan berjalan memutari alun-alun depan kantor DPRD Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Selasa (7/5).

"Tolak praktik politik uang karena tidak sesuai dengan niai-nilai demokrasi, bahkan telah menodai demokrasi itu sendiri. Katakan yes pada demokrasi dan no pada money politics," seru Ketua Panwaslu Kabupaten Temanggung, Murti Anggono.

Menurut Murti, Panwaslu selaku lembaga yang memiliki otoritas untuk mengawasi pemilu ingin bisa menghentikan aksi politik uang menjelang pelaksanaan pemilihan bupati (pilbup) Temanggung dan pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Tengah yang dilaksanakan bersamaan pada 26 Mei mendatang.

"Gerakan kampanye antipolitik uang ini harus terus digencarkan karena tanpa kepedulian masyarakat dan penyelenggara pilkada tidak akan berjalan dengan baik dan tentu juga tidak mendapatkan pemimpin yang baik pulsa," tutur Murti yang menambahkan salah satu masalah yang sering terjadi dalam pilkada adalah banyaknya praktik money politics untuk mempengaruhi pemilih.

Hal ini tentu saja bertentangan dengan hukum dan mencederai hak rakyat untuk dapat memilih dengan cerdas dan bebas.

Bupati Temanggung, Hasyim Afandi mengatakan money politic merupakan suatu perbuatan curang yang seharusnya tidak dilakukan oleh setiap kandidat pasangan calon untuk meraih kemenagan.

"Money politic perbuatan yang tidak sehat, jangan ada pasangan calon yang melakukannya," terang Hasyim yang juga meminta masyarakat untuk memilih dengan hati dan cerdas.

"Jangan pilih cabup yang melakukan money politic karena calon yang terpilih yang melakukan money politics kemungkinan melakukan korupsi sangat besar," tegas Hasyim yang juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai segala macam bentuk teror untuk memaksakan kehendak agar memilih salah satu pasang calon.

"Laporkan ke pihak aparat keamanan jika adanya teror, money politics dan pelaku-pelaku perusakan atribut-atribut kampanye," imbuh Hasyim.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement