REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG--DPRD Jawa Barat menilai keberadaan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelarangan Aktivitas Jamaah Ahmadiyah mandul karena hingga saat ini kekerasaan terhadap Ahmadiyah masih terjadi seperti pengrusakan masjid Ahmadiyah di Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Minggu (5/6).
"Ya seperti itu (mandul). Karena itu (Pergub Larangan Aktivitas Jamaah Ahmadiyah) sepihak. Dalam artian itu kan Pergub bukan Perda, kalau perda melibatkan kita juga (DPRD)," kata Anggota Komisi A DPRD Jawa Barat Deden Darmansyah ketika dihubungi melalui telepon, Selasa.
Menurut dia, dengan adanya kejadian tersebut maka Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sebagai wakil pemerintah pusat harus kembali menyosialisasikan pergub tersebut ke semua elemen masyarakat.
"Ini berarti gubernur sebagai wakil pemerintah pusat harus kembali menyosialisasikan pergub itu dan SKB 3 Menteri dengan perangkat daerah termasuk DPRD Jabar," kata politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Ia menyadari bahwa persoalan agama adalah mutlak urusan pemerintah pusat dan dalam menyikapi persoalan agama ini gubernur menjalankan fungsi dekonsentrasi.
"Menurut fungsi dekonsentrasi, persoalan agama itu mutlak urusan pemerintah pusat. Tapi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bisa turut membantu menyelesaikan masalah ini melalui pergub tersebut," kata Deden.
Pihaknya mengusulkan agar Pergub Larangan Aktivitas Jamaah Ahmadiyah untuk diganti dengan peraturan daerah (Perda) agar bisa mengikat semua elemen masyarakat.
"Hemat saya pergub ini harus dijadikan perda saja. Supaya mengikat semua elemen. Kalau jadi perda maka kami (DPRD) bisa juga turut serta dalam menyelesaikan masalah Ahmadiyah ini," ujarnya.
Atas pengrusakan masjid di Kampung Babakan Sindang, Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Minggu (5/6) lalu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengimbau masyarakat bisa menahan diri dan mengedepankan dialog untuk menyelesaikan masalah.
"Masyarakat diminta untuk tidak anarkis, jika ada masalah menyimpang atau masalah sosial di masyarakat, tapi laporkan kepada pihak berwenang," kata Ahmad Heryawan.
Ia mengatakan, dengan cara apapun dan dilakukan kepada siapa pun kekerasan itu tidak dibenarkan dan pelakunya akan berhadapan dengan hukum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
