REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proposal dana kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi sarat penyalahgunaan kepentingan. Ini mendorong Partai Golkar meminta DPR untuk tidak menyetujui proposal yang bakal diajukan pemerintah.
"Tidak layak. Ada potensi penyalahgunaan menuju tahun pemilu 2014," kata Wakil Bendahara Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo kepada Republika pesan singkat, Senin (6/5).
Sejumlah program kompensasi yang diusulkan pemerintah sudah terakomodasi dalam APBN 2013. Bambang mencontohkan kompensasi beras untuk warga miskin (raskin), bantuan bagi siswa miskin, dan program keluarga harapan. Menurutnya semua program sudah terakomodasi dalam APBN tahun berjalan.
Bambang menyatakan pemerintah juga masih menggunakan program bantuan kompensasi ke warga miskin serupa dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Berkaca dari pengalaman dari pengalaman BLT sebelumnya, Bambang percaya kekuatan-kekuatan politik di DPR akan menolak proposal pemerintah.
"Saat itu (jelang Pemilu 2009) BLT dijadikan kuda tunggangan partai penguasa untuk meraih simpati pemilih, kata Bambang.
Alasan lain adalah ketidakbecusan pemerintah mengatasi penyelundupan BBM bersubsidi ke luar negeri. Bambang mengatakan volume BBM bersubsidi yang diselundupkan ke luar negeri sangat besar. Ini membuktikan pemerintah belum efektif mengelola BBM bersubsidi.
"Karena itu, proposal dana kompensasi yang akan dimasukan dalam APBN-P 2013 tidak memenuhi persyaratan untuk diterima," ujar Bambang.
Menurut Bambang, kelanggkaan BBM saat ini lebih disebabkan pencurian dan penyelundupan oleh oknum aparat negara. Pemerintah, kata Bambang, sudah mengakui 30 persen BBM bersubsidi diselundupkan ke lur negeri. Pemerintah semestinya serius memerangi penyelundupan BBM bersubsidi secara menyeluruh.
"Respon pemerintah atas masalah ini sangat minimal. Dengan demikian, terpenuhilah syarat untuk menolak proposal Dana Kompensasi Kenaikan Harga BBM bersubsidi itu," kata Bambang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika